Digugat Karena Tidak Terbuka Soal Anggaran, Walikota Binjai Mangkir di Persidangan KIP Sumut

Digugat Karena Tidak Terbuka Soal Anggaran, Walikota Binjai Mangkir di Persidangan KIP Sumut

MEDAN, KabarMedan.com | Walikota Binjai, H Muhammad Idaham, tidak pernah hadir dalam persidangan ajudikasi non-litigasi di Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumatera Utara. Sebagai Pimpinan Badan Publik, juga tidak mengirim kuasanya menghadapi sengketa informasi diajukan warga negara, terkait tertutupnya informasi penggunaan anggaran dalam Pemerintahan Kota Binjai.

“Walikota Binjai cenderung abai terhadap UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dia pimpinan Badan Publik yang tidak pernah hadir (mangkir) dalam persidangan KIP Sumut,” kata Ketua KIP Sumut, HM Zaki Abdullah, di Medan, Jumat (7/8/2015).

Penegasaan itu disampaikan HM Zaki Abdullah didampingi Komisioner KIP Sumut Mayjen Simanungkalit, HM Syahyan RW, Robinson Simbolon, dan Ramdeswati, sehubungan putusan KIP Sumut memerintahkan Walikota Binjai membuka akses informasi anggaran sesuai amanat UU KIP.

“Memerintahkan Walikota Binjai membuka informasi dan menyerahkan seluruh dokumen yang dimohonkan Pemohon, dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah putusan ini dibacakan,” kata HM Zaki Abdullah, selaku ketua Majelis Komisioner KIP saat membacakan putusan dalam sidang ajudikasi non-litigasi itu.

Sidang yang digelar di ruang sidang di Kantor KIP Sumut Jl Bilal No 105 Medan itu, terbuka untuk umum dihadiri sejumlah wartawan dan pengunjung. Putusan yang dibacakan saat itu yakni sengketa Register 25/KIP-SU/S/IV/2015 antara Hermansyah Damanik, Markus Laia dan Haidir Siregar selaku Pemohon terhadap Walikota Binjai selaku Termohon.

Terungkap dalam persidangan, sengketa informasi ini berawal dari sikap Walikota Binjai yang tidak mematuhi UU KIP tentang Keterbukaan Informasi. Tiga warga Negara itu memohon salinan informasi penggunaan APBD Pemko Binjai tahun anggaran 2013 dan 2014, namun tidak diberikan dan bahkan tidak ditanggapi.

Karenanya para Pemohon menggugatnya sebagai sengketa informasi ke KIP Sumut, sehingga disidangkan Majelis komisioner KIP Sumut. Namun setelah dipanggil berulangkali untuk hadir di persidangan, Walikota Binjai tidak pernah hadir.

“Putusan tetap dibacakan walau Termohon tidak hadir”, kata Wakil Ketua KIP Sumut Mayjen Simanungkalit menanggapi.

Pada hari yang sama KIP Sumut juga membacakan putusan terhadap empat sengketa informasi lainnya dengan Badan Publik berbeda. Sengketa tersebut yakni Resgister 24/KIP-SU/S/IV/2014 antara Hermansyah Damanik, Markus Laia, dan Haidir Siregar sebagai Pemohon terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai.

Sengketa berikutnya, Register 20/KIP-SU/S/IV/2015 antara DPP NGO TOPPAN AD sebagai Pemohon terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun. Sengketa lainnya yakni Register 23/KIP-SU/S/IV/2015 antara DPP NGO TOPPAN AD sebagai Pemohon terhadap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun sebagai Termohon.

Demikian juga sengketa Register 32/KIP-SU/S/V/2015 antara Markus Laia dan Restu Habibi Lubis, selaku Pemohon terhadap Kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batubara sebagai Termohon.

Namun empat sengketa ini, semuanya dengan putusan “menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”. Karena, proses permohonan yang diajukan Pemohon, tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur UU KIP dan Perki No 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Misalnya soal mekanisme pengajuan permohonan, tujuan penggunaan informasi, juga sikap Pemohon yang tidak sungguh-sungguh. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*