MEDAN: Komisioner Komisi Informasi Prov. Sumatera Utara (KIP Sumut) melakukan audiensi ke Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting di ruang kerjanya di Medan, Rabu (14/9/22).
Dalam kesempatan tersebut KIP Sumut mengusulkan agar Provinsi Sumatera Utara membahas Ranperda Tata Kelola Pemerintahan Informasi Publik menjadi Inisiatif DPRD Sumut.
“Perda tersebut sangat penting dan harus dimiliki Provinsi Sumut. Kita sudah ketinggalan dengan daerah lainnya,” ujar Ketua KIP Sumut H Abd Harris Nasution.
Harris Nasution yang saat itu didampingi Wakil Ketua KIP Eddy S. Sormin dan komisioner lainnya Dedy Ardiansyah, Muhammad Syafi’ dan Cut Alma mengatakan, Ranperda Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik perlu dibuat, agar ada payung hukum yang mengatur tata kelola informasi publik dalam Peraturan Daerah.
Tujuannya, lanjut Harris Nasution, mewujudkan keterbukaan dan kejujuran dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran di daerah. Mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik terkait pembangunan dan penganggaran di daerah. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penganggaran di daerah.
Dengan adanya Ranperda Tata Kelola Pemerintah informasi publik, menurutnya, agar seluruh Pemkab/Pemko se-Sumut akan memiliki komitmen tentang keterbukaan informasi publik, karena selama ini dianggap keterbukaan informasi tidak perlu.
“Kami berharap DPRD Sumut mendukung program keterbukaan informasi publik di Sumut, karena beberapa provinsi lain sudah memiliki Perda tersebut, seperti DIYogyakarta, Jawa Tengah, NTB, Lampung dan provinsi lain. Kalau kami diminta menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, kami siap,” ujarnya.
Dalam audiensi itu, komisioner KIP juga menyampaikan berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas. Padahal tambah M.Syafii, kegiatan KIP hingga saat ini mencapai 200 an sengketa. Setap harinya rata-rata 5 sengketa disampaikan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan, pihaknya akan selalu mendukung semua program KIP Sumut. Dia meminta pihak komisioner dapat terus berkordinasi dengan Ketua DPRD.
Terkait usulan ranpera tata kelola pemerintahan informasi publik, Baskami Ginting menilai ide yang baik dan akan kami pelajari lebih lanjut bersama Komisi A DPRD Sumut.