Program Kerja KI Sumut

Program Kerja KI Sumut

Rencana Kerja KI Provinsi Sumatera Utara Periode 2012-2016

A.            Rencana Strategis

1. Penguatan Organisasi

Indikator : Terciptanya sistem kerja organisasi dengan dukungan sekretariat yang kuat dan fasilitas memadai di lingkup kerja Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

2. Penguatan Kinerja Komisioner

Indikator : Terselesaikannya sengketa informasi publik di Provinsi Sumatera Utara sesuai ketentuan UU KIP.

3. Penguatan Jaringan Kerjasama

Indikator : Terbangunnya jaringan kerja sama dengan stake holder di Provinsi Sumatera Utara, guna mewujudkan iklim keterbukaan informasi di badan-badan publik.

4. Monitoring dan Evaluasi

Indikator : Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI) di badan-badan publik di Provinsi Sumatera Utara, serta terwujudnya akses informasi publik yang mudah, cepat dan murah sesuai Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

B.            Strategi Program

a. Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi

  • Menangani sengketa informasi sesuai UU KIP
  • Pelatihan mediasi dan ajudikasi
  • Diskusi ahli dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik
  • Memfasilitasi pembentukan jaringan kerja bantuan hukum
  • Menyiapkan tim ahli profesional bidang ajudikasi non litigasi
  • Menyiapkan tenaga panitera yang professional dengan spesifikasi pendidikan dan keahlian memadai.

b. Divisi Kelembagaan dan Kerjasama

  • Menjalin kerjasama dengan lembaga lain.
  • Melaksanakan bimbingan teknis di badan publik untuk penerapan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).
  • Mendorong pembentukan PPID di badan publik
  • Monitoring dan Evaluasi (Monev) badan publik
  • Mengikuti pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) mediasi dan ajudikasi yang dilaksanakan Komisi Informasi, baik pusat maupun provinsi lain
  • Mengaktifkan Forum Group Discussion (PGD) dengan stake holder.

c. Divisi Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi

  • Melaksanakan diskusi publik regular dengan stake holder
  • Pengelolaan website KIP Sumut.
  • Dialog interaktif di televisi,  radio, perguruan tinggi.
  • Penerbitan news letter, brosur, pamphlet, baleho dan spanduk.
  • Melaksanakan dialog dan diskusi dengan mahasiswa, pers, LSM dan lainnya
  • Memasang iklan layanan masyarakat di media cetak.

d. Monitoring dan Evaluasi

  • Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU KIP pada Badan-badan Publik di Provinsi Sumatera Utara dalam setiap tahun.
  • Memperingati Hari Hak Untuk Tahu se dunia setiap 28 September.
  • Mengumumkan peringkat badan publik dalam melaksanakan UU KIP.
  • Memberi penghargaan kepada badan publik terbaik dalam melaksanakan UU KIP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*