Bawaslu Sumut Audiensi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Medan – Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menerima audiensi dari Bawaslu Sumut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan permohonan informasi publik Bawaslu Sumut melakukan audiensi dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Kantor KIP Sumut, (6/10/2022). Koordinator Divisi Humas Marwan yang hadir dalam audiensi tersebut menyampaikan kepada Ketua KIP Sumut bahwa akses dan ruang informasi kepada masyarakat semakin dipermudah. Apalagi dengan sedang berlangsungnya Tahapan Pemilu Tahun 2024, penataan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diwajibkan ada di setiap lembaga. Sebab disitulah pintu masuk masyarakat atau pemohon yang ingin memeroleh akses informasi yang dibutuhkan.

“Maksud dan tujuan kami yang pertama ialah silaturahmi, kedua ada beberapa hal yang harus kita komunikasikan berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik terutama dalam hal tahapan jelang Pemilu 2024,” ujarnya.

Marwan juga menambahkan bahwa Bawaslu RI telah meluncurkan aplikasi e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Aplikasi ini akan mengintegrasikan data informasi dalam PPID Bawaslu RI (pusat), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota.

“Kita juga berharap masukan apa yang harus kita lakukan dan kerjasama yang perlu dibuat agar setidaknya bisa punya pemahaman yang sama terkait informasi publik,” kata Henry Simon Sitinjak Koordinator Divisi Hukum dan Datin yang turut hadir dalam audiensi tersebut.

Ketua KIP Sumut Dr. Abdul Harris mengucapkan terima kasih dan menyambut baik itikad Anggota Bawaslu Sumut yang ingin merangkul KIP dalam hal tata kelola informasi di Bawaslu. Aturan-aturan tentang informasi publik seharusnya memang dipahami oleh setiap PPID agar ke depan jika ada masyarakat yang ingin mengakses suatu informasi maka PPID dengan mudah memberikannya sebab telah memahami alur dan mekanisme pemberian informasi yang diminta.

Marwan berharap ke depannya supaya kerjasama serta arahan dan bimbingan dari Komisi Informasi lebih ditingkatkan.